permentan 98 tahun 2013. Revisi Permentan 26 konsep 19 juni 2013. permentan 98 tahun 2013

98/Permentan/OT. 000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit, dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013. 140/9/2013 Tentang. Contact; Lapor! Senin, 5 Januari 2019. Terlepas dari berbagai kritik dari kalangan LSM tentang lemahnya komitmen terladap isu HAM dan. 28 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 120/1/2014 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan. : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT. T. id: 98 hlm. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. Permentan No. 8. 140_9_2013 Tahun 2013-(2) Marion Mutiara Matauch. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647). Permentan No. id: 20 hlm. Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Permentan 57-2015 Pemasukan-Pengeluaran Pakan Asal Tumbuhan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELAS MUTU BERAS. wahyudi seftiandy. Dalam Pasal 15 jelas dikatakan bahwa aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena. 07 Tahun 2009 tentang. 29 Tahun 2016_Perubahan Permentan 98 Tahun 2013. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Permentan No. 4. 02. ABSTRAK PERATURAN. Lihat peraturan mementeri pertanian nomor 98/2013, yang ditetapkan pada 30 September 2013 dan berlaku pada 02 Oktober 2013, yang memiliki pedoman. dephub. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana. 12 0 /1 /20 14 tentang Produksi, Sertifikasi danPermentan No. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik5. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara. 7 Tahun 2017, lalu kemudian diatur juga dalam Perda Babel Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Sawit. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDalam Pasal 15 ayat (3) Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan lahan dan jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 38 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/ KP. Permentan No. Pasal 1 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos. No 39 Thn 2010 Ttg Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Eko R. wahyudi seftiandy. 8, BN 2021/ NO 422 ;. Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Sofina Galih Falih T. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA SAGU (Metroxylon spp) YANG BAIK. Undang-Undang Nomor. Dalam Pasal 15 jelas dikatakan bahwa aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, terkhusus Pasal 40 ayat (1) huruf e, 44, 45, dan 47. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2508 Tahun. 02. 11. 65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA. 14 Realisasi Fisik dan keuangan 7 Laporan Kinerja 1 Perjanjian Kinerja 1 Data Prestasi Dipertahut 3 Renstra 1 RPJMD 16 Program Kegiatan dan Penganggaran 1 Indikator Kinerja Utama 5 Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 9 Laporan Keuangan 5 Laporan Barang MIlik Daerah 3 Rencana Kerja 6 Bantul dalam Angka /. NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 140/9/2013 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (Arenga. • Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1, peringatan 2 dan. k) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. Judul. PMK No. Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 4. 08, BN. Permentan No. Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. SPKS. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman. 19. Harapan Sawit Sejahterah merupakan salah satu pabrik tanpa kebun di Kabupaten Paser. Permentan No. 17 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor - Jawa Barat. 00. PEDOMAN PERIZINAN USAHA. Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2013. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Pasal 7 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri. Permentan No. Revisi Permentan 26 konsep 19 juni 2013. 140/9/2013, BN. Aturan ini merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian di pasal 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT. 11. 140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik (Berita NegaraPERMENTAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Permentan No. LAMPIRAN PERATURAN. Permentan 98/2013 pada dasarnya lahir dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang mengamanatkan dibentuknya peraturan menteri yang mengatur mengenai batas wilayah usaha perkebunan, persyaratan dan tata cara perizinan usaha perkebunan, dan kemitraan antara perusahaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Ade Yudiansyah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR. Permentan No. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141); 11. 67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pema. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 3. Pada tahun 2050 nanti permintaan global terhadap minyak goreng diperkirakan akan mencapai sekitar 240 juta ton, hampir dua kali konsumsi tahun 2008. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan Klik Download disini. "Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari. 38 Tahun 2020 Ttg. Sudah memiliki akun?Permentan No. PLKPasal 51 Permentan No. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. LINK. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan sesuai dengan peraturan menteri pertanian ri nomor 98/permentan/ot. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 140/ 2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); 13. Permentan No. No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT. Lebih lanjut Permentan 98/2013 mengatur: - Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Pasal 1 Pedoman Budidaya Karet (Hevea. 2. Permentan. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 10. Tempat Penetapan. Peraturan. 78, LN. 21. Revisi Permentan 26 konsep 19 juni 2013. HS. rshaleh. . Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 12. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani – 2016; Permentan No. 140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; 10. 97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gra. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1153 . 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat –. 03/G/2015/PTUN. Ditetapkan: 30 September 2013. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (100. 210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat. Pasal 37 (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 10. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 8. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. 5 2014 , No. 29 April 2021 Tanggal Pengundangan. 2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Ade Yudiansyah. Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Diunggah [email protected] Nomor 54/Permentan/ OT. DAMPAK REVISI PERMENTAN DAN UPAYA HUKUM MASYARAKATi:Bahwa dengan di revisinya Permentan Nomor : 26/Permentan. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 7. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatNOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/. Perusahaan tersebut tidak bisa mengajukan perizinan baru di masa moratorium. Wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan 98/2013. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. 79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam; Permentan No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 2. status Hanya untuk Pelanggan. Tahun 2004 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408); 4. 2013, No. c. Peraturan ini. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat – mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; dan b. TENTANG. PDF Bab III. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA (Cocos nucifera) YANG BAIK. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95/Permentan/OT. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. “ Apabila proses pemetaan dan pendataan sesuai instrumen dalam Permentan 98 Tahun 2013 dan Perdirjenbun 105 Tahun 2018 tidak ada alasan kami untuk menolak dukumen STDB yang teman-teman ajukan,” kata Irfan. “Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Permentan/SR. . PERMENTAN NO. peraturan perbenihan hortikultura diterbitkan oleh : direktorat perbenihan hortikultura direktorat jenderal hortikultura kementerian pertanian jakarta, 2015Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit adalah salah satu regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kelapa sawit. Permen LHK 7 Tahun 2021. Microsoft Word - Permentan No 15 Tahun 2013 Program Diversifikasi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. . Dalam ayat (1) dikatakan bahwa untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan (mungkin dalam hal ini saya sebut sebagai "pabrik kelapa sawit" agar lebih mudah dimengerti), yang kapasitasnya kurang dari batasan paling rendah yaitu 5 Ton TBS per Jam, harus dilakukan pendaftaran oleh bupati/ walikota. Perda 10 th 2008 ttg Urusan Pem Prov Jabar. PP ini mencabut PP Nomor 21 Tahun 1973. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.